Connect with us

Hi, what are you looking for?

Netizen Mass

Refleksi: Agraria Kritis di Tanah Agraris

KUNINGAN (MASS) - Indonesia merupakan  negara agraris, negara yang mengandalkan sumber daya agraria yakni bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam-nya, untuk me-nopang ekonomi negara. Namun sangat disayangkan karena   para pemangku kebijakan kurang memiliki kepedulian untuk membuat suatu aturan yang jelas dalam pengelolaan sumber-sumber agraria, terutama yang ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. 

Seperti dalam pelaksanaan UUD Desa untuk mewujudkan “otonomi daerah” yang pada kenyataannya masih banyak terjadi pengambilalihan wilayah produksi dan cadangan produksi desa (termasuk kawasan hutan) untuk berbagai proyek pembangunan dan usaha komersial skala besar, yang mencakup pembangunan dan usaha komersial di bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, pariwisata, yang menyebabkan basis-basis produksi bagi warga desa dan cadangan produksi bagi angkatan kerja pertanian berikutnya merosot, bahkan menghilang. 

Kombinasi permasalahan agraria dan ekologi ini menimbulkan sebuah pernyataan bagaimana implementasi dari UU Desa sehingga desa memperoleh kewenangan dan pendanaan yang cukup besar dalam menyelenggarakan urusannya. Padahal Secara umum, UU Desa telah memberikan kerangka normatif dan institusional bagi pelaksanaan demokrasi desa yang mencakup aspek kepemimpinan, akuntabilitas, deliberasi, representasi, dan partisipasi.

Dengan demikian, UU Desa telah melembagakan desa sebagai sebuah institusi publik yang otonom, demokratis, dan akuntabel.

Selain itu, Saat ini banyak terjadi Ketimpangan penguasaan lahan dan kerusakan alam yang menyebabkan maraknya konflik agraria serta permasalahan ekologis, seperti perampasan lahan, monopoli petani, kriminalisasi petani, RUU masyarakat adat, penurunan daya dukung alam akibat dari praktik-praktik produksi dan konsumsi yang bersifat eksploitatif yang mengabaikan keberlanjutan layanan alam. persoalan-persoalan tersebut terjadi semakin meningkat di berbagai penjuru tanah air. Seperti pernyataan dari KPA yakni Konsonum Pembaruan Agraria, bahwa sepanjang tahun 2018 terjadi konflik agraria diberbagai provinsi Indonesia, dari berbagai sektor yakni perkebunan, kehutanan, properti infrastruktur, pertanian, kehutanan, kelautan, dan pertambangan.

Contoh konflik agraria yang terjadi di Indonesia yakni yang terjadi pada masyarakat Ambal Kebumen. Dimana Masyarakat didaerah tersebut, memiliki persoalan dengan pengklaiman tanah secara sepihak oleh TNI AD, yang mengklaim bahwa 300 meter dari bibir pantai adalah milih TNI AD, kemudian saat ini tanah tersebut menjadi lahan pertambangan, padahal menurut keterangan warga sekitar dan kepala desa, bahwa sebagian dari mereka sebetulnya memiliki sertifikat atas tanah tersebut dan sebagian lainnya, memiliki letter C. Begitupun yang terjadi pada masyarakat transmigrasi didaerah Konawe, Sulawesi Tenggara yang mana mereka tidak mendapatkan hak yang semestinya Sehingga memiliki nasib yang tidak karuan.

Lain halnya yang terjadi pada masyarakat adat diberbagai penjuru tanah air, mereka memiliki konflik dengan pemerintah mengenai hak atas tanah adat, karena saat ini masih banyak tanah adat yang diklaim pemerintah sebagai tanah negara’ atau hutan negara, yakni 70% hutan adalah kawasan hutan negara. Dimana konsep tanah negara ini lebih mengarah kepada perusahaan dibandingkan masyarakat, dan melakukan ekspansi besar-besaran untuk perkebunan dan pertambangan. Padahal secara turun temurun masyarakat adat memiliki hukum dan tata pemerintahan adat masing-masing dalam pengelolaan tanah adat.

Terdapat tiga solusi yang ditawarkan pemerintah berkenaan konflik agraria dengan masyarakat adat, yakni pertama konsensus masyarakat diatas negara, dimana tanah adat menjadi hutan desa dengan program bahwa masyarakat hanya diberikan hak kelola terbatas yakni untuk 35 tahun, tanpa diberikan hak kepemilikan. Namun banyak yang pihak yang menganggap bahwa solusi atas diberikannya hak kelola saja tidak cukup, bahkan menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, solusi tersebut merupakan langkah mundur karena seharusnya hal tersebut dihentikan atas dasar keputusan MK No.35 Tahun 2013, bahwa hutan adat bukan lagi sebagai hutan negara.

Kedua yakni kepemilikan pribadi diatas sebidang tanah yakni program pemberian stratifikasi tanah kepada setiap individu dalam masyarakat adat, namun solusi ini tentu saja mendapat penolakan yang cukup keras oleh masyarakat adat, karena tanah adat merupakan tanah warisan secara turun temurun yang dikelola bersama-sama, sehingga dengan adanya program ini akan menyebabkan hilangnya solidaritas masyarakat adat, pengikisan budaya, bahkan mungkin saja kedepannya masyarakat adat hanya menjadi buruh diatas tanah mereka, lalu secara perlahan masyarakat adat akan terusir dari tanah mereka sendiri.

Ketiga yakni Hak komunitas Kolektif, dimana pemberian stratifikasi tanah kepada masyarakat adat, sehingga tanah milik kolektif, dikelola bersama masyarakat, atas otoritas bersama masyarakat, dan solusi inilah menurut masyarakat adat yang paling relevan dan diperlukan, yang bisa melindungi budaya, menjadi kawasan pemukiman yang dilindungi, namun di Indonesia langkah tersebut masih dalam proses penyusunan.

Penulis : Siti Noviani (Mahasiswi IAIN Syekh Nurdjati Cirebon)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You May Also Like

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Lantaran habis masa bakti, kepemimpinan PD Salimah (Persaudaraan Muslimah) mengalami pergantian. Posisi ketua yang sebelumnya dijabat Faridha SPdI, kini diserahkan kepada...

Inspiration

KUNINGAN (MASS) – Cukup membanggakan. Warga Kuningan, Ninin Setianingsih yang menjabat Ketua PD Salimah Kab. Kuningan menjadi salah satu dari 45 penulis Buku Kisah...

Netizen Mass

Malam ini begitu menerawangBagikan gelap tak kunjung terangManakala hati sedang gundah gulanaMenuntun suatu isyarat untuk memenuhiYang dilalui untuk mengetahui Mulailah untuk menjadi akhirAkhirilah untuk...

Education

KUNINGAN (MASS) – Puluhan sekolah calon penerima penghargaan tingkat daerah (Raksa Buana), tingkat provinsi (Raksa Persada) dan tingkat nasional, dikumpulkan Sabtu (12/6/2021). Mereka diberikan...

Advertisement