KUNINGAN (MASS) – Menyikapi pernyataan Kepala BAPPEDA KAB. KUNINGAN USEP SUMIRAT bahwa Kuningan pada tahun 2025 TIDAK PERLU KHAWATIR TIDAK ADA PEMBANGUNAN walaupun terjadi gagal bayar tahun 2022 dan 2023, karena akan mendapat kucuran dana sebesar 25 M dari PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN CIREBON PATIMBAN KERTAJATI (REBANA) TH 2025.
Dengan ini GIBAS RESORT KUNINGAN MENYATAKAN hal-hal sebagai berikut;
1.Gagal bayar pemda tahun ini 2024 akan lebih besar, karena banyaknya kegiatan proyek pemda yang dianggarkan tahun ini mandeg belum pada dilelang, bahkan yang sudah dilaksanakan pun tidak bisa dibayar hampir 100 buah berkas lebih numpuk di satu dinas tidak bisa mencairkan bahkan aplikasi untuk bikin SPM saja sudah ditutup (diblokir oleh BPKAD).
Separah inikah Pemerintah Kab. Kuningan saat ini?
Untuk itu Pemerintah Kab Kuningan jangan lagi menghembuskan angin SURGA kepada masyarakat, karena kalaupun program itu betul ada, toh masalah GAGAL BAYAR yang menjadi PERSOALAN DASAR PEMDA KAB KUNINGAN semakin membengkak.
2.Diharapkan PEMDA KAB KUNINGAN lebih fokus kepada bagaimana MERENCANAKAN PAD dan Bagaimana mengelola Aset Daerah.
Jangan lagi terulang Mark up Target seperti tahun lalu. MBLB Mineral bukan logam galian pasir di Target 35 M terealisasi hanya 3M. Pertokoan Siliwangi di Target 75 M hanya tereslisasi 7M. Ini namanya Mark Up target PAD.
Pengelolaan aset daerah salah satunya yang membuat PEMDA GAGAL BAYAR adalah MEMAKSAKAN ANGGARAN untuk pembelian tanah JLTS (Jalan Lingkar Timur Selatan) yang rencananya akan dibangun tahun berikutnya malah MANGKRAK sampai sekarang hingga terjadi ASET TANAH HUTAN TERBENGKALAI.
Yang perlu mendapat perhatian PEMDA saat ini adalah PEMASUKAN PAD dari pajak reklame. APA KABAR PAJAK REKLAME BILBOARD YANG RATUSAN JUMLAHNYA TERSEBAR DI KAB KUNINGAN yang harga sewanya rata-rata mencapai 20 jt/bln??apakah vendor sudah bayar pajak reklame ke Bappenda sesuai aturan?
Ini harus jadi perhatian PEMDA KARENA NILAINYA YANG cukup BESAR. Apalagi sekarang BAPPENDA dan BPKAD dijabat rangkap/dipegang oleh satu orang, demikian juga dengan pengelolaan Aset khususnya yang dibiarkan bagaimana diurus kabidnya saja, seolah-olah tidak mau tahu tentang pengelolaan aset dan dari mana perolehan aset selain JLTS yang menghamburkan anggaran.
3.Terahir, hari ini di KAB. KUNINGAN SEDANG ADA PEMERIKSAAN BPK. INI HARUS JADI PERHATIAN BPK TERKAIT GAGAL BAYAR DAN PREDIKAT WTP YANG DIBERIKAN BPK. HAL INI JADI PERTANYAAN besar MASYARAKAT KUNINGAN, BAGAIMANA MUNGKIN PENILAIAN TERTIB ADMINiSTRASI BISA DINILAI BAIK BILA TERJADI GAGAL BAYAR? YANG TERJADI BEBERAPA TAHUN INI, bisa jadi GAGAL BAYAR AKIBAT DARI perencanaan penganggaran yang tidak matang, tapi dalam penilaian BPK adm pengelolaan keuangan baik sehingga dapat WTP, benarkah tertib ADMINISTRASI nya???
MESTINYA BPK JELI TERKAIT PROSES TAHAPAN PEMBAHASAN TAPD DALAM PERENCANAAN APBD, YANG DIKABARKAN ADANYA TIM BAYANGAN, hingga RAPBD SUDAH DI EVALUASI GUBERNURPUN BISA BERUBAH DAN BERTAMBAH BESAR. Bukannya dikurangi untuk menghindari terjadinya gagal bayar, tapi lagi-lagi BPK membiarkan hal itu terjadi berulang gagal bayar.
DEMIKIAN PERNYATAAN KEPRIHATINAN GIBAS RESORT KSB KUNINGAN YANG DIDASARI OLEH RASA CINTA TERHADAP DAERAH DAN AGAR KEDEPAN TIDAK TERJADI LAGI HAL YANG DEMIKIAN SERTA SEGERA PEMDA MENGAMBIL LANGKAH KONGKRIT UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH GAGAL BAYAR.
MANAF SUHARNAP SPd (Ketua Gibas Resort Kuningan)
